Kekeringan Tidak Bisa Diselesaikan dengan Solusi Instan

Petani Dapat Dana Kompensasi Kekeringan, begitulah judul berita pada kanal berita VOA Bahasa Indonesia, yang terbit tanggal 15 September 2012. Sekarang ini memang kekeringan sedang melanda sebagian wilayah tanah air. Meski begitu ada pula wilayah lain di Indonesia yang justru mengalami banjir bandang dan tanah longsor. Sungguh ironis, ketika kering kita kekeringan, namun ketika musim hujan datang air mengalir begitu saja dan malah membuat bencana.
Pada artikel Petani Dapat Dana Kompensasi Kekeringan dibahas mengenai bagaimana nasib petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Menanggapi kerugian ini pemerintah memberi solusi dengan pemberian dana kompensasi bagi petani yang mengalami gagal panen atau puso. Bagaimana dan siapa saja yang akan memperolehnya masih dalam proses penggodokan rupanya. Kompensasinya mencapai Rp 3,7 juta per hektar. Angka yang rupanya akan sia-sia bila diberikan tanpa ada kelanjutannya.

Kekeringan sudah jadi ketakutan bagi para petani, karena air sangat penting sekali dalam bercocok tanam, sehingga tanpa air sangat sulit tanaman bisa tumbuh maksimal. Bahkan tanaman pangan tadah hujan saja tidak 100% tidak butuh air. Kekeringan tetap akan jadi momok bagi petani, momok akan kerugian finansial. Petani Indonesia memang tidak pernah lepas dari yang namanya nasib sial. Kenapa? Karena pemerintahnya selalu sebelah mata dalam menanggapi nasib mereka.

Pemerintah rupanya tidak pernah belajar dari pengalaman yang terjadi dari tahun ke tahun, dari periode pemerintahan yang satu ke yang lainnya, dari generasi satu ke generasi lainnya. Meskipun perubahan cuaca yang terjadi sekarang sulit diprediksi, tapi hal ini bukan alasan. Kalau antisipasi yang dilakukan itu optimal, apapun yang terjadi tidak terlalu berdampak parah bagi petani khususnya dan pada masyarakat umumnya.

Apa yang pemerintah perbuat selama ini terkesan hanya instan saja. Ketika terjadi sesuatu,  pemerintah hanya memberi bantuan dan begitu saja, tidak ada kelanjutannya lagi. Nanti suatu waktu keadaan ini pasti terulang lagi, tanpa membuat masyarakat berpikir bagaimana menangani krisis. Seharusnya pemerintah memberi bantuan berupa pembekalan dalam menghadapi situasi kondisi ekstrem yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri masyarakat membutuhkan bantuan finansial atas kerugian yang dihadapi. Tetapi apabila didukung dengan kebijakan pembekalan yang komprehensif dalam menghadapi situasi kondisi ekstrem, justru jauh lebih bermanfaat.

Sudah saatnya masyarakat dimana pun menyediakan lahan terbuka hijau di lingkungannya serta menyediakan lahan untuk penampungan air. Dahulu cadangan air kita sangat besar, karena tersimpan alami pada pohon-pohon besar yang ada di hutan-hutan. Tapi kini hutan-hutan itu sudah lenyap, pohon-pohon besar pun sudah tiada, oleh karena itu penampungan alami air dalam tanah sudah tak lagi maksimal, dan perlu waktu lama untuk mengembalikannya pada keadaan semula. Oleh karena itu maksimalkan lahan penampungan air di lingkungan sekitar masyarakat. Terlebih lagi di daerah yang rentan kekeringan, perlu dibuat lahan penampungan air besar dalam tanah, dan lahan hijau untuk menampung air secara alami. Air yang ditampung ini bermanfaat untuk tampungan air untuk stok air bersih, pengairan pertanian saat terjadi kekeringan seperti sekarang ini. Penampungan ini hanya sementara, sembari menunggu musim kemarau berlalu.

Hal ini harus dimulai dari sekarang, karena beberapa tahun ke depan apabila tidak ada solusi untuk ini, kita akan mengalami masalah kekeringan serius, atau mungkin suatu saat nanti kita harus minum dari air laut (setelah mengalami penyulingan). Ini baru soal air, belum soal pangan yang berhubungan dengan kebutuhan air. Tanpa air, maka tanaman-tanaman pangan tidak akan tumbuh maksimal, krisis pangan bisa saja terjadi. Petani-petani sudah pasti akan selalu jadi korban, rugi-rugi dan rugi yang akan terus diderita.

Apa yang saya komentari di sini pun diutarakan pada artikel Petani Dapat Dana Kompensasi Kekeringan juga oleh Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia, Ahmad Yakub. Meskipun tidak sama, tetapi intinya pemerintah diharapkan punya solusi lain tidak serta merta dengan memberi kompensasi saja, tetapi juga bisa memberi solusi lain. Cpr.