Elpiji 3Kg Non Subsidi?

Masih ingatkan dulu waktu jaman masih kecil, kita disuruh orang tua kita pergi membeli minyak tanah di warung dekat rumah, atau pangkalan minyak tanah terdekat?

Kalau saya ingat, pernah merasakan masa-masa itu. Sampai akhirnya gas alam yang dikelola PGN masuk ke wilayah tempat tinggal saya. Instalasi gas alam ke pemukiman membuat ritual membeli minyak tanah hilang begitu saja. Instalasi gas alam rumah tangga mempermudah masyarakat untuk memperoleh bahan bakar untuk memasak, tanpa harus ribet pergi keluar membeli atau antri karena takut kehabisan. Semuanya semudah seperti kita menyalakan air PDAM atau menyalakan listrik, tagihan dibayarkan setiap bulan, it's simpel.

Namun tidak semua masyarakat di Indonesia ini merasakan apa yang saya rasakan. Kebanyakan masyarakat kita merasakan peralihan dari minyak tanah ke gas elpiji tabung. Tiap rezim pemerintah berusaha mengalihkannya, guna efisiensi katanya.

Bukan Indonesia, kalau tanpa kelangkaan. Ketika semua orang 'dipaksa' beralih ke suatu program baru, tapi ketersediaannya sering kali diabaikan. Contoh saja, pengguna minyak tanah dialihkan ke elpiji tabung namun ketersediaan elpiji tabung terkadang tidak selalu tersedia di pasaran. Contoh lagi, ketika masyarakat dialihkan ke penggunaan uang non tunai (baca: emoney), tapi ketika masyarakat awam mau mengisi saldo terkadang kesulitan entah masalah jaringan dll, belum lagi ketersediaan emoney di pasaran tidak mudah didapat, kecuali kita membelinya di bank penerbit. Lalu, jika kita membutuhkannya diluar jam kerja bank bagaimana?

Saat ini di masyarakat bereda beberapa jenis tabung elpiji, terutama untuk konsumsi. Yaitu tabung 3kg dan tabung 12kg yang dikenal tabung melon dengan pengkhususan sebagai tabung subsidi. Ada pula tabung elpiji yang dijual non subsidi berlabel "bright gas".

Sumber: Google

Penjualan bahan bakar gas dalam kemasan yang dikenal elpiji ini mirip seperti penjualan bahan bakar minyak (baca: BBM). Ada yang subsidi dan non subsidi.

Saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan penjualan elpiji 3kg non subsidi. Selama ini tabung elpiji melon dikenal sebagai 'tabung rakyat'. Tapi kini pemerintah nampaknya mau "membaginya", pastinya dengan regulasi yang mengadilkan. Tetapi kenyataan di lapangan tak pernah seindah kebijakan di atas kertas.

Terbukti dengan kebijakan yang terjadi pada penjualan BBM. Premium dikenal sebagai 'BBM rakyat', lalu lahirlah BBM non subsidi pertamax. Penjualan pertamax pada awalnya tidak laku, premium masih primadona. Lalu lahirlah pertalite, sebagai usaha mengalihkan daya beli masyarakat ke BBM dengan kualitas lebih baik. Namun alih-alih begitu, rakyat seperti dipaksa membeli dengan harga lebih, pasokan premium di beberapa tempat seperti dikurangi, akhirnya timbul kelangkaan premium.

Berbagai alasan dikemukakan, dasar pemerintah memang jelas, kebijakan di atas kertas yang "ideal", tapi kenyataan di lapangan jauh dari kata itu.

Nah, karena alasan itulah, kebijakan baru soal niaga gas untuk tabung elpiji 3kg non subsidi nampaknya tidak tepat. Karena, kemampuan daya beli masyarakat masih rendah. Kalau alasannya agar subsidi tepat sasaran, hendaknya penegak hukum dan kementrian terkait bertindak sesuai tupoksinya dong! Jangan mengeluarkan kebijakan "pesugihan" (baca: jalan pintas, instan). Takutnya terjadi seperti contoh di atas.

Keberhasilan peralihan cara pandang masyarakat terhadap BBM non subsidi sekarang ini bukanlah karena sosialisasi dari pemerintah, tapi karena pengaruh komunitas otomotif, perkembangan teknologi mesin yang memang merekomendasikan ke bahan bakar lebih layak untuk efisiensi kendaraan itu sendiri. Masyarakat diedukasi karena hal itu, bukan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, yang mampu pakai non subsidi dan tidak mampu pakai premium.

Hendaknya pemerintah belajar dari pengalaman dan pola karakter masyarakat di Indonesia ini. Lebih baik memastikan penegak hukum dan kementrian bekerja sesuai tupoksinya lebih efisien dibandingkan mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya menjadi pro kontra yang menghabiskan energi, ujungnya tak tepat sasaran. Karena kebijakan model penjualan BBM dan gas rumah tangga berbeda.

Saya menilai kebijakan yang baik di negeri ini tidak akan pernah berjalan karena aparaturnya yang tidak konsisten bekerja sesuai tugasnya. Jadi, lebih baik daripada menambah kebijakan-kebijakan yang membingungkan, lebih baik memastikan semua stakeholder bekerja dengan tupoksinya.

Jadi, soal elpiji 3kg non subsidi, rasanya tidak!