Lagi, KPK vs Polri?

Foto : Sindiran rakyat yang tergambar di tiang pancang di belakang Gedung DPR/MPR

 

                       [Sumber : Dokumentasi cocoper6]

Baru-baru ini sedang mencuat kasus terbaru yang menyangkut oknum yang ada di institusi Polri. Kasusnya tidak lain dan tidak bukan adalah kasus korupsi. Biasalah oknum polisi yang memanfaatkan wewenangnya karena jabatan elit di institusinya.

Kasus korupsi kali ini melibatkan oknum petinggi polri yang ketika kasus itu terjadi menjabat di divisi Korlantas Polri. Sekarang oknum polisi itu menjabat sebagai Direktur Akpol. Kasus ini berawal saat pengadaan mesin simulator sim tahun 2011, baik motor dan mobil, angkanya cukup luar biasa berkisar Rp 80-90 miliar (perkiraan sementara), bahkan ada informasi anggaran untuk proyek itu berkisar Rp 189 miliar. Mulai dari mark up anggarannya sampai soal perusahaan tendernya.

Nah, masalah muncul ketika KPK sebagai institusi yang dibenci para koruptor mulai mengendus kasus ini, dan mulai mengobok-obok institusi Polri yang mana dua institusi ini sama-sama berkerja membela keadilan dan kebenaran. Polri sendiri terkesan ya melindungi oknum jendral-jendralnya. Meski mereka secara langsung membantahnya. Ya iyalah, mana ada “maling teriak maling”.

Usaha KPK sempat terhenti saat proses penyelidikan dengan menggeledah markas polri untuk mencari bukti, karena terkesan dihalang-halangi pihak polri. Namun hal ini disanggah, hal itu terjadi karena adanya kesalahpahaman saja. Wajar saja polri seperti kebakaran jenggot, karena oknum yang terciduk ini merupakan petinggi Polri di divisi lalu lintas meskipun ada yangsudah pindah jabatan.

Meski begitu KPK tetap bekerja, dan baru-baru ini KPK menerbitkan beberapa tersangka dari hasil penyelidikannya sementara. Ada lima tersangka yang KPK sebutkan.

Polri sendiri sepertinya tak mau kalah, mereka pun menyebutkan beberapa tersangka di kasus serupa. Namun ada perbedaan dari tersangka dari yang disebutkan KPK dan Polri. Perbedaan itu terletak pada nama petinggi polri yang terlibat tidak dimasukan dalam daftar nama tersangka. Justru yang disebutkan adalah bawahan dari petinggi polri yang dimaksud saat terjadinya kasus itu.

Biasanya, pada setiap pekerjaan atasan selalu jadi ujung tombak, meskipun atasan punya bawahan yang bertugas pelaksana teknisnya, namun bila ada masalah yang terjadi pada bawahan atau bawahannya melakukan kesalahan, biasanya atasan yang bertanggung jawab. Tetapi kasus kali ini berbeda, atasannya justru “diamankan”, sehingga biar bawahannya yang menerima itu sanksi atas keslahan “bersama-sama” itu. Saya yakin, oknum petinggi polri itu tahu mengenai “permainan” ini, atau mungkin “tutup mata” asal ada upeti masuk ke rekeningnya.

Pikiran saya ini bukan asal saja, karena sudah banyak kasus terjadi modusnya seperti ini. Orang-orang di jabatan tinggi terkadang memanfaatkan jabatan serta wewenangnya untuk mencari keuntungan pribadi, dengan modus “tutup mata” jika memang tidak terlibat langsung. Bila kasusnya mulai terendus publik, jurus yang mereka lancarkan adalah “ngeles”, seperti bajaj yang bermanuver diantara kemacetan.

Sekarang ini tinggal bagaimana KPK menindaklanjuti kasus ini agar kasus korupsi seperti ini tidak lagi “menguap”. Jangan sampai seperti pepatah “anget-anget tai kucing”. Sudah banyak contoh-contoh kasus yang sepertinya menguap begitu saja setelah santer diperdebatkan. Alih-alih dibenturkan pada kekuasaan yang lebih tinggi, kasus tersebut akhirnya menguap entah kemana, dan menjadi tidak jelas, bahkan jadi terkesan basi.

Kali ini KPK akan kembali berhadapan dengan Polri, setelah beberapa tahun lalu muncul kisah cicak vs buaya. Kini yang terjadi adalah cicak vs buaya jilid II. Saya pribadi lebih mendukung KPK dibandingkan Polri. Karena dalam kasus ini Polri yang akan “dibersihkan”, tidak mungkin bila Polri yang akan melakukan aksi bersih-bersih tetapi sapunya kotor.

KPK harus berani mengungkap kasus ini dan menghukum petinggi Polri yang menurut KPK layak menjadi tersangka, seperti nama-nama yang sudah disebutkan oleh KPK. Kalau KPK tidak berani, atau beberapa waktu lagi kasus ini menguap atau KPK “tumpul” dalam menindak, habislah rasa keadilan di negeri ini. KPK lebih diharapkan untuk membersihkan “sampah-sampah” negeri ini dari oknum korup. Semoga KPK mampu dan bertindak menurut hati nurani untuk rasa keadilan rakyat Indonesia. KPK ada dari rakyat untuk rakyat. Cpr.