Kritisi Gaji Pejabat Negara


Presiden kita yang satu ini memang Presiden yang berat sekali dalam menjalani tugasnya. Ini periode kedua beliau menjabat. Pada periode pertama tidak terlalu seberat periode kedua, karena berdasarkan pengamatan saya, pada periode pertama sang kerja Presiden sangat terbantu Wakil Presiden, Yusuf Kalla. Karakter Yusuf Kalla yang cepat dan sigap dalam mengatasi masalah membantu kinerja Presiden pada periode pertama. Menurut saya, yang membuat perjalanan pemerintahan periode kedua lebih berat karena karakter SBY yang terlihat lamban dalam merespon masalah, kurang tegas, sikapnya yang selalu cari aman, bertindak lebih menunjukkan pencitraan diri yang membuat seakan-akan masalah terus saja bergulir di pemerintahannya. Sehingga sekarang-sekarang ini apapun yang dilakukan atau dikatakan Presiden selalu dianggap miring oleh masyarakat dan pengamat.
Beberapa waktu lalu dalam pidatonya saat memberi sambutan dalam acara rapat pimpinan TNI dan Polri Jumat minggu lalu. Dihadapan anggota TNI dan Polri Presiden berpidato tentang kesejahteraan TNI dan Polri yang oleh dirinya selalu diupayakan untuk perbaikan kesejahteraan. Dalam pidatonya itu, Presiden mengungkapkan bahwa selama tujuh tahun gajinya tidak naik-naik. Mungkin maksud hati Presiden, memberikan semangat pada anggota TNI dan Polri bahwa pemerintah serius meningkatkan kesejahteraan mereka, sampai-sampai gaji presiden belum bisa naik. Presiden yang gajinya tidak naik saja bisa bekerja dengan baik, apalagi anggota TNI dan Polri yang kesejahteraannya terus ditingkatkan. Namun, yang bergulir di masyarakat dan pengamat beranggapan lain. Saat itu presiden sekaligus curhat tentang nasib gajinya yang tak kunjung naik selama tujuh tahun ini.
Inilah salah satu contoh keserba-salahan Presiden SBY. Berkata ini salah, begitu salah. Maju kena mundur kena. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran untuk Presiden, sekarang ini rakyat sudah lelah melihat jalannya pemerintahan yang tak kunjung ada perbaikan kesejahteraan. Mungkin kalau presiden melontarkan pernyataan saat rakyat di negeri sudah kenyang, dalam arti tidak dalam perut kosong, mungkin tanggapan positif yang bergulir, bahkan rakyat tidak akan mempermasalahkan hal kecil seperti itu. Kehidupan demokrasi di Indonesia sudah berkembang pesat, apapun pernyataan pejabat di publik akan dengan mudah menjadi polemik di masyarakat.
Mengenai wacana bila gaji presiden akan dinaikan, sepertinya kurang cocok untuk dibahas saat-saat sekarang ini. Masih banyak masalah-masalah yang lebih genting yang harus diselesaikan. Apabila wacana kenaikan gaji bergulir dan ada upaya untuk direalisasikan sekarang-sekarang ini sepertinya belum pantas, karena justru menciderai rasa keadilan masyarakat. Pemerintah beserta jajarannya hendaknya melihat lebih ke bawah, ada banyak masyarakat miskin yang untuk membiayai hidup sehari-hari sudah sulit, bandingkan dengan gaji presiden sekarang ini. Gaji yang diterima presiden sekarang ini saja bisa dibilang utuh, karena segala keperluan Presiden dibiayai oleh negara.
Sebenarnya wacana yang harus diulirkan adalah penyesuaian gaji. Sungguh tidak adil sebenarnya melihat jenjang gaji pejabat-pejabat di negeri ini. Terutama Pejabat BUMN seperti Dirut Telkom, Pertamina, Bank-bank BUMN, mempunyai gaji yang luar biasa besar, dan hanya bekerja mengurus satu perusahaan negara. Tapi bila dibandingkan presiden yang mengurus satu negara gaji nya tidak pantas atau menteri BUMN yang mengatur dan mengkoordinasikan BUMN yang ada di Indonesia. Memang perlu adanya eselonering untuk menentukkan gaji. Meskipun mereka badan usaha, tetapi apabila gajinya melebihi penguasa negeri ini kan ironis sekali. Mereka hanya menjalankan badan usaha milik negara, semua aset yang dimiliki adalah milik negara, kenapa gaji mereka bisa lebih tinggi, toh apabila badan usaha itu untung, keuntungannya pun sudah selayaknya kembali ke negara, bukan dinikmati segelintir pejabat-pejabat utama di badan usaha tersebut. Kecuali badan usaha itu milik nenek moyangnya.
Memang membahas soal gaji sangat sensitif, namun apabila mereka-mereka ini sudah menjadi pejabat publik, sudah layak dan sepantasnya gaji mereka diketahui publik. Karena uang untuk membayar mereka adalah uang publik juga, negara hanya berhak mengelolanya saja. Cpr.

Sumber bacaan :
Indonesia Company News-Daftar gaji bos BUMN diakses tanggal 25 Januari 2011

Posting Komentar

0 Komentar